Program Solusi Nelayan, Program Yang Memudahkan Nelayan Akses Solar Bersubsidi
Mitra TUCenter pernah mendengar Program Solusi Nelayan? Jika belum, sebetulnya ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menyediakan solar bersubsidi bagi nelayan yang disalurkan lewat koperasi nelayan. Program ini merupakan program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pertamina untuk memenuhi ketersediaan BBM maupun produk lain yang menjadi kebutuhan para nelayan.
Ini menjadi jawaban bagi para nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi dengan harga normal. Pasalnya, saat ini baru ada 388 SPBU yang berdekatan dengan 11 ribu desa nelayan di Indonesia. Oleh karena itu, nelayan mau tidak mau harus membeli solar dengan harga yang cukup tinggi, mencapai 30-40 persen dari harga resmi yang dijual pemerintah. Bahkan, mereka bisa membeli 50 persen lebih mahal dari harga normal bila membelinya di eceran.
Sementara biaya produksi para nelayan tradisional untuk membeli bahan bakar mencapai 60 persen. Alhasil, jika mereka membeli ke pengecer dengan harga yang lebih mahal maka hasilnya akan habis untuk beli bahan bakar sehingga sulit bagi mereka bisa sejahtera.
Melalui pembelian BBM bersubsidi resmi, nelayan dapat memotong biaya produksinya hingga 30 persen. Sehingga diharapkan lebih dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Tak lupa, program ini juga dihadirkan sebagai upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Selain komponen yang dominan, BBM juga memiliki sifat non-substitutif. Artinya, tanpa ketersediaan BBM maka nelayan tidak dapat melaut. Jika tak melaut maka nelayan tidak bisa mendapatkan ikan hasil tangkapan yang menjadi faktor utama dari pemasukannya. Jika ini terjadi tentu akan berdampak serius terhadap perekonomian nelayan itu sendiri.
Padahal, sektor perikanan memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan Indonesia mencapai US$4,1 miliar. Sedangkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan sebesar Rp1,1 triliun.
Sampai triwulan III 2023, produksi perikanan Indonesia mencapai 18,5 juta ton. Perinciannya adalah sebanyak 5,76 juta ton berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebesar 12,74 juta ton yang terdiri dari ikan 4,75 juta ton dan rumput laut 7,98 juta ton. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional mencapai 2,7 persen atau senilai Rp214,18 triliun.
Singkatnya, melalui program ini, para nelayan bisa mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) lewat koperasi yang mereka bentuk. Nantinya koperasi nelayan yang akan mengelola SPBUN tersebut. Pengurus koperasi harus mendata anggotanya sesuai identitas dan kebutuhan solar serta menghubungkan dengan aplikasi digital di My Pertamina. Sehingga BBM tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Pada tahun 2023, pemerintah melakukan piloting pembangunan SPBUN yang berlokasi di tujuh lokasi, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lombok Timur, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Deli Serdang.
Hingga Agustus tahun lalu, terdapat lima wilayah dari tujuh piloting SPBUN yang telah beroperasi yaitu di Aceh dengan pembiayaan mandiri koperasi, Sumatera Utara dengan pembiayaan mandiri koperasi, Indramayu dengan pembiayaan mandiri koperasi, Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui koperasi yang menggunakan skema pembiayaan LPDB, dan di Pekalongan dengan menggunakan skema pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hingga tahun 2025, pemerintah menargetkan akan terbangun sebanyak 250 SPBUN melalui Program SOLUSI Nelayan.
Nah, jika Mitra TUCenter ingin mengetahui informasi lain seputar aturan terkait Koperasi dan UKM lainnya, Mitra TUCenter dapat mengunjungi IG @KemenkopUKM, YouTube: KemenkopUKMRI, atau dapat menghubungi Call Center 1500 587, 021-5299 2823 atau Whatsapp Center di 0811 1450 587.
